SUMEDANG PADA MASA PENGARUH KESULTANAN MATARAM (1601-1706)

Posted: September 5, 2011 in Sejarah
Tags: , , , ,

SUMEDANG PADA MASA PENGARUH KESULTANAN MATARAM (1601-1706)

Oleh:

Mumuh Muhsin Z.

Abstrak

Awal abad ke-17 merupakan periode penting bagi sejarah Tatar Sunda. Pada periode inilah kemerdekaan kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda berakhir. Ketika Kerajaan Sumedanglarang dianggap penerus Kerajaan Sunda Pajajaran, tidak lama kemudian Kerajaan Sumedanglarang mengakui pengaruh Kesultanan Mataram dan mengakui pula berada di bawah hegemoninya. Sejak kejadian ini wilayah Kerajaan Sumedanglarang dan wilayah lain bekas wiayah Kerajaan Sunda lebih dikenal sebagai Priangan.

Pengantar

 

Sumedang memiliki akar sejarah yang panjang; ia memiliki masa prasejarah, masa Kerajaan Kuna Sumedang Larang (tahun 900 s.d. 1601), masa Bupati Wedana (1601 s.d. 1706), masa Bupati VOC (1706 s.d. 1799), masa Bupati Zaman Pemerintah Hindia Belanda (1800 s.d. 1942), masa Bupati Zaman Pemerintah Pendudukan Jepang (1942 s.d. 1945), dan bupati-bupati pada zaman kemerdekaan. Ini juga berarti bahwa Sumedang memiliki sejarah pemerintahan yang cukup lama.

Sejak masa Kerajaan Sumedanglarang sampai periode Pemerintah Pendudukan Jepang tercatat ada 29 penguasa (raja dan bupati). Tiap masa pemerintahan, tentu saja, meninggalkan jejak-jejak sejarahnya, baik yang bersifat artefak (fakta berupa benda-benda), mentifak (fakta mental), maupun sosefak (fakta sosial).  Dari waktu ke waktu fakta-fakta itu mengakumulasi, menjadi memori kolektif dan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakatnya.

Oleh karena itu, sisi apa pun dari masa lalu di wilayah Sumedang ini, dalam besarannya masing-masing, memiliki makna penting bagi masyarakat. Bahkan sebagian darinya masih cukup fungsional, sehingga keberadaan fakta-fakta masa silam itu terus dipelihara dan diabadikan. Sebagai contoh, situs-situs sejarah berupa makam sampai sekarang masih banyak diziarahi masyarakat, baik yang berasal dari Sumedang maupun dari luar Sumedang. Di lingkungan masyarakat Sumedang pun masih diselenggarakan aneka ragam acara dan upacara adat, yang secara kultural dan historis mengacu ke masa lalu Sumedang.

Pada periode pengaruh Mataram ini terdapat empat penguasa Sumedang, yaitu Rangga Gempol Kusumadinata (1601-1625), Pangeran Rangga Gede  (1625-1633), Rangga Gempol II (1633-1656), dan Pangeran Panembahan Kusumadinata, Rangga Gempol III (1656-1705).

Rangga Gempol Kusumadinata (1601-1625)

Sebagimana diungkapkan di atas, bahwa secara geneologis Raden Suriadiwangsa ini bukanlah putera kandung Prabu Geusan Ulun. Dia adalah putera Pangeran Girilaya dari pernikahannya dengan Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya diperistri oleh Prabu Geusan Ulun setelah ia bercerai dengan Pangeran Girilaya. Ketika bercerai dengan Pangeran Girilaya Ratu Harisbaya sedang hamil dua bulan. Meskipun demikian, Raden Suriadiwangsa diperlakukan Prabu Geusan Ulun laiknya seorang anak kandung; sehingga ketika Prabu Geusan Ulun wafat Raden Suriadiwangsa mewarisi kekuasaan ayah tirinya.[1] Namun, Raden Suriadiwangsa ini tidak mewarisi seluruh wilayah kerajaan Sumedanglarang.

Setelah Prabu Geusan Ulun wafat pada tahun 1601, Kerajaan Sumedanglarang dibagi dua. Kerajaan yang pertama diperintah oleh Pangeran Rangga Gede, putera sulung dari Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Pusat kotanya terletak di Dayeuh Luhur (ada yang menyebut juga di Canukur). Kerajaan kedua dipimpin oleh Pangeran Suriadiwangsa, putera Harisbaya dari Pangeran Girilaya. Ibu kotanya terletak di Tegal Kalong.

Sepeninggal Prabu Geusan Ulun terjadi beberapa perubahan penting dalam status pemerintahan dan kewilayahan[2]. Hal ini terjadi berkait dengan semakin menguatnya kesultanan Mataram.

Mengenai semakin menguatnya kesultanan Mataram perlu dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1614 VOC mengirimm utusan ke Mataram, yang waktu itu diperintah oleh Sultan Agung (1613-1645), putera Sultan Seda Krapyak (1602-1613). Kepada utusan VOC ini Sultan Agung menyampaikan pretensi (pretension yang artinya making of claim to something) yaitu klaim bahwa seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan Cirebon berada di bawah kekuasaannya[3]

Meskipun pretensi Kesultanan Mataram ini merupakah klaim sepihak, hal itu membuat Raden Suriadiwangsa “ketakutan”. Jika tidak memosisikan diri sebagai kerajaan bawahan, Raden Suriadiwangsa khawatir Kesultanan Mataram akan menyerangnya. Itulah antara lain yang mendorong raden Suriadiwangsa atas kemauan sendiri pada tahun 1620 datang ke Mataram menemui Sultan Agung[4] untuk menyatakan pengakuan bahwa Sumedang menjadi bawahan Mataram.[5]

Kedatangan Pangeran Suriadiwangsa ini disambut baik oleh Sultan Agung. Konon, karena “ketulusan hati” Pangeran Suriadiwangsa yang mengakui hegemoni Kesultanan Mataram inilah, wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Suriadiwangsa dinamai “Prayangan” (berarti “tulus-ikhlas”); selanjutnya menjadi Priangan. Peranghargaan atas kedatangan Pangeran Suriadiwangsa dan ketulusan hatinya mengakui hegemoni atas Mataram, Sultas Agung memberi gelar Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata (selanjutnya lebih popular dengan sebutan Rangga Gempol I). Status Sumedang pun berubah, tidak lagi sebagai kerajaan, tapi sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Dengan demikian, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata pun tidak lagi sebagai raja, tapi sebagai bupati. Begitu juga wilayah-wilayah yang semula menjadi bawahan Sumedanglarang diberi status sebagai kabupaten, yang masing-masing dipimpin oleh seorang bupati. Akan tetapi posisi Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata, selain sebagai bupati yang memimpin pemerintahan Kabupaten Sumedang, juga sebagai kordinator para bupati lainnya yang ada di wilayah Priangan, yang dikenal dengan istilah Bupati Wedana.

Selang empat tahun setelah pengakuan hegemoni, pada tahun 1624 Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata mendapat tugas dari Sultan Agung untuk menaklukkan Sampang, Madura.[6] Berangkatlah beliau dengan membawa pasukan secukupnya.

Di Madura sebenarnya tidak sempat terjadi peperangan, karena setelah Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata berkomuniasi dengan Bupati Sampang diketahui bahwa mereka adalah bersaudara; bahkan bupati Sampang Madura ini tingkatannya lebih muda. Oleh karena itu, Bupati Sampang Madura menyatakan ketundukannya kepada Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. Atas keberhasilan ini, Sultan Mataram sangat gembira dan berterima kasih kepada Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Agung meminta Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata untuk tinggal di Mataram. Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata beserta beberapa anggota pasukannya tinggal di suatu kampung, yang sampai sekarang disebut Kasumedangan, termasuk desa Bembem.[7]

Waktu Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata berangkat ke Sampang Madura, pemerintahan Kabupaten Sumedang diserahkan kepada Pangeran Rangga Gede, putra Geusan Ulun dari Nyai Mas Gedeng Waru. Tidak dijelaskan dalam sejarah, mengapa kekuasaan kabupatian itu tidak diserahkan kepada anak Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata yang bernama Raden Kartajiwa (sering disebut juga Raden Suriadiwangsa, sama dengan nama ayahnya sebelum jadi bupati).[8]

Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata wafat di Mataram pada tahun 1624 Masehi (tahun 1546 Saka). Beliau dimakamkan di Lempuyanganwangi, dekat Stasiun Kerata Api Lempuyangan. [9]

Pangeran Rangga Gede  (1625-1633)

Di atas sudah disebutkan bahwa ketika Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata mengemban tugas dari Sultan Agung untuk menaklukkan Sampang, tugas pemeritahan di Kabupaten Sumedang diserahkan kepada Pangeran Rangga Gede. Dengan demikian, Sumedang yang sempat terbagi dua kembali disatukan di bawah bupati Pangeran Rangga Gede. Selama Pangeran Rangga Gede menjadi bupati terjadi beberapa peristiwa penting, di antaranya adalah Raden Suriadiwangsa minta bantuan Banten untuk menyerang Sumedang dan serangan Mataram ke Batavia.

Raden Suriadiwangsa, putera Dipati Rangga Gempol Kusumadinata, merasa kecewa karena dalam pandangannya yang berhak mewarisi kekuasaan di Kabupaten adalah dirinya. Yang terjadi malah kekuasaan itu diberikan kepada Rangga Gede. Akan tetapi, Dipati Rangga Gempol Kusumadinata memiliki alasan sendiri atas tindakannya itu. Beliau merasa bahwa dirinya tidak memiliki hak  mewarisi kekuasaan dari Pangeran Geusan Ulun, karena beliau adalah anak tiri. Ibunya pun adalah istri selir. Jusru yang lebih berhak memerolehnya adalah Pangeran Rangga Gede, karena beliau adalah anak kandung dan anak sulung dari permaisuri. Kalaupun pada akhirnya Dipati Rangga Gempol Kusumadinata jadi bupati, itu semata-mata karena kebaikan Pangeran Geusan Ulun yang memperlakukan Dipati Rangga Gempol Kusumadinata laiknya anak kandung.

Terhadap kenyataan historis seperti itu, tampaknya, tidak begitu dihiraukan oleh Raden Suriadiwangsa. Untuk menebus kekecewaannya itu Raden Suriadiwangsa meminta bantuan Banten supaya merebut kekuasaan dari Pangeran Rangga Gede.

Atas permintaan itu pihak Banten menyambut dan menyanggupinya. Sikap Banten seperti itu bisa dipahami. Banten memiliki dendam tersendiri kepada Sumedang, karena Banten merasa berhak menguasai Sumedang setelah Banten menaklukkan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kenyataannya Sumedang malah memerdekakan diri dan mengklaim pelanjut kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran.

Untuk mewujudkan dendamnya itu, Banten tidak langsung menyerang Sumedang. Akan tetapi terlebih dahulu Banten menyerang daerah-daerah di sebelah utaranya yaitu Karawang, Pamanukan dan Ciasem. Padahal daerah-daerah tersebut sudah diklaim oleh Kesultanan Mataram sebagai bagian dari wilayahnya. Maksud Banten menyerang daerah-daerah itu terlebih dahulu karena dua target, selain bisa menaklukkan Sumedang juga bisa merebut kembali Batavia (yang ketika masih bernama Jayakarta adalah milik Banten).

Ketika Sultan Agung mengetahui larinya Pangeran Suriadiwangsa ke Banten, dan Banten bergerak memasuki daerah-daerah yang dikuasai Mataram, Sultan Agung murka dan menilai bahwa Pangeran Rangga Gede tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Sebagai sanksinya, pangkat bupati wedana (opperregent) dari Pangeran Rangga Gede dicopot. Pangeran Rangga Gede pun ditawan di Mataram. Sebagai penggatinya, pangkat bupati wedana diberikan kepada Dipati Ukur.[10]

Bersama-sama dengan pasukan dari Mataram Dipati Ukur diperintah oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC di Batavia. Kurangnya kerja sama menyebabkan serangan itu gagal. Dalam serangan yang kedua, Dipati Ukur menolak turut serta. Sanksi atas kegagalan serangan yang pertama dan keengganan turut serta dalam serangan yang kedua membuat penguasa Mataram marah dan memanggil Dipati Ukur untuk mendapatkan hukuman. Akan tetapi Dipati Ukur tidak memenuhi panggilan itu. Ia tetap tingal di ibu kota Ukur yang terletak di Gunung Lumbung (sekarang termasuk Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung). Dipati Ukur malah menyiapkan pasukannya guna mengantisipasi bila pasukan Mataram menyerangnya. Tindakan Dipati Ukur seperti itu dianggap sebagai upaya pemberontakan terhadap Mataram. Hal ini menambah murka Sultan Agung, sehingga Sultan Agung mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan Dipati Ukur. Serangan pertama yang dilakukan akhir tahun 1628 ini gagal melumpuhkan Dipati Ukur.  Dalam serangan-serangan berikutnya dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, maka pada tahun 1632 pemberontakan Dipati Ukur berhasil ditumpas. Pangeran Rangga Gede menyerahkan Dipati Ukur ke Mataram. Dalam perjalanan pulang kembali ke Sumedang Pangeran Rangga Gede jatuh sakit dan meninggal dunia di Citepus pada tahun 1633. Beliau kemudian dimakamkan di tepi kali Cipeles Sumedang.

Keberhasilan serangan tersebut tidak lepas dari bantuan Pangeran Rangga Gede. Sebagai penghargaan atas jasanya itu, Pangeran Rangga Gede dibebaskan dari hukuman, diposisikan kembali sebagai bupati Sumedang dan kedudukannya sebagai Bupati Wedana dikukuhkan lagi.[11]

Rangga Gempol II (1633-1656)

Setelah Rangga Gede wafat tahun 1633, kedudukannya digantikan oleh puteranya bernama Raden Bagus Weruh. Beliau disebut juga Pangeran Dipati Rangga Gempol II Kusumadinata, dikenal juga sebagai Rangga Gempol II. Ia menjadi bupati Sumedang selama 23 tahun, dari tahun 1633 – 1656.

Pada masa pemerintahan Rangga Gempol II terdapat beberapa kejadian penting berkait dengan pemerintahan dan kewilayahan. Salah satunya adalah pada masa pemerintahan Rangga Gempol ini terjadi dua kali reorganisasi pemerintahan. Reorganisasi pemerintahan ini dilakukan antara lain berkait dengan situasi Kesultanan Mataram yang berupaya mengefektifkan serangan-serangan ke Batavia setelah beberapa kali gagal dan upaya menata kembali situasi Priangan setelah terjadi pemberontakan Dipati Ukur.

Pada tanggal 16 Juli 1633 (dalam penanggalan Jawa bertepatan dengan tanggal 9 Muharram tahun Alip) Sultan Agung mengeluarkan piagem (surat keputusan), yang isinya pembentukan tiga kabupaten baru disertai penunjukan para bupatinya. Ketiga kabupaten tersebut adalah:

  1. Kabupaten Sukapura dipimpin oleh Bupati Tumenggung Wiradadaha
  2. Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupti Tumenggung Wira Angun-angun
  3. Kabupaten Parakanmuncang dipimpin oleh Tumenggung Tanubaya.

Dengan demikian, di bekas kerajaan Sumedanglarang itu terdapat empat kabupaten, yaitu Sumedang, Sukapura, Bandung dan Sukapura. [12]

Terhadap kebijakan Sultan Agung tersebut Rangga Gempol II tidak menyukainya, karena besaran kekuasaan Rangga Gempol II menjadi berkurang. Ini pun berarti bahwa wilayah Sumedang sejak surat keputusan itu dikeluarkan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Akibat dari kebijakan ini pun jumlh cacah yang dimiliki Sumedang menjadi sangat berkurang.

Kekecewaan Rangga Gempol II semakin bertambah ketika Sunan Amangkurat I, penguasa Kesultanan Mataran yang menggantikan ayahnya, Sultan Agung. Sunan Amangkurat I (Sunan Tegalwangi) mengeluarkan dua kebijakan penting berkait dengan Priangan. Pertama, penghapusan jabatan Wedana Bupati; kedua wilayah Mataram bagian barat ini pun dibagi menjadi 12 ajeg (setara dengan kabupaten). Dengan dihapuskannya jabatan Bupati Wedana berarti kedudukan bupati Sumedang menjadi sama dengan bupati-bupati lain. Dengan pemagian 12 ajeg pun menjadikan besaran kekuasaan Sumedang pun semakin kecil lagi. Oleh karena itu, sebagai protes atas kebijakan itu, Rangga Gempol II memundurkan diri sebagai bupati. Ia menunjuk anaknya, Rangga Gempol III sebagai pengganti.

Pangeran Panembahan Kusumadinata, Rangga Gempol III (1656-1705)

Rangga Gempol III, meskipun bergelar pangeran, gelar tertinggi di antara bupati-bupati Priangan, sejak tahun 1657 kedudukannya sederajat dengan bupati-bupati lain sebagai konsekuensi dihapuskannya jabatan Bupati Wedana. Sebagai kompensasi atas hilangnya jabatan sebagai Bupati Wedana, Sultan Amangkurat I member gelar “panembahan” kepada Rangga Gempol III, sehingga namanya menjadi Pangeran Panembahan Kusumadinata. Oleh karena itu, Rangga Gempol III ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Panembahan.  Pangeran Panembahan merupakan bupati terlama memerintah Sumedang. Ia memerintah hampir 50 tahun.

Selama Pangeran Panembahan menjadi bupati, terjadi banyak peristiwa penting, baik dalam lingkungan internal kabupaten Sumedang sendiri, maupun di luar lingkungan kabupaten Sumedang namun berpengaruh juga terhadap kondisi internal Sumedang. Kejadian di luar lingkungan Sumedang yang berpengaruh besar terhadap kondisi internal Sumedang adalah terjadinya dinamika politik di lingkungan Kesultanan Mataram sepeninggal Sultan Agung, agresivitas Banten yang berambisi untuk merebut kembali Batavia dari Kompeni dan menguasai Sumedang, sikap-sikap Kompeni yang selalu memanfaatkan konflik yang terjadi di Mataram dan Banten untuk kepentingan VOC melalui politik divide et impera-nya, dan sebagainya. Kejadian-kejadian seperti itu sangat memengaruhi pola aliansi, siapa bergabung dengan siapa untuk melawan siapa. Yang lebih menarik lagi adalah tidak ada pola aliansi yang permanen, tetapi selalu didasarkan pada kepentingan-kepentingan strategis. Oleh karena itu, pola aliansi itu sering berubah-ubah. Namun dari semua dinamika itu, ada satu kata kunci yng tidak terbantahkan adalah yang teruntungkan adalah selalu pihak Kompeni.

Saat Pangeran Panembahan menjadi bupati, kekuasaan Mataram terus melemah akibat konflik internal di lingkungan keraton Mataram dan serangan dari pihak luar. Konflik internal terjadi karena saling berebut tahta kerajaan antara Sunan Amangkurat I dengan saudaranya, Pangeran Puger. Serangan dari luar berupa serangan Trunajaya dari Madura yang dibantu oleh Karaeng Galesung dari Makasar. Guna mengatasi kemelut tersebut, Sunan Amangkurat I meminta bantuan Kompeni.

Kompeni menyanggupi membei bantuan dengan sejumlah tuntutan. Untuk itulah Kompeni mengutus Residen Jepara, James Cooper, pergi ke Mataram dengan membawa konsep perjanjian. Pada tanggal 25 Maret 1677 perjanjian dengan Mataram ditandatangani. Isi riskas perjanjian tersebut adalah:

  1. VOC memiliki hak monopoli pembelian beras sesuai harga pasar.
  2. Segala biaya perang harus ditanggung oleh Mataram
  3. Batas sebelah barat Kesultanan Mataram, yaitu daerah antara Cisadane dan Cipunagara diserahkan kepada Kompeni.

Semua permintaan Kompeni itu disetujui oleh Amangkurat I kecuali permintaan yang ketiga. Amangkurat I menyatakan bahwa daerah-daerah antara Cisadane dan Cipunagara terdapat wilyah milik Pangeran Panembahan yaitu antara Citarum dan Cipunagara. Dengan demikian, daerah yang diserahkan kepada Kompeni hanya antara Cisadane dan Citarum.

Perjanjian antara Kompeni dengan Mataram itu bagi pihak Pageran Panembahan (Sumedang) berarti:

  1. Kekuatan dan kekuasaan Mataram sangat menurun. Mataram sudah tidak mampu menguasai daerah bawahannya.
  2. Daerah antara Citarum dan Cipunagara tidak diuasai oleh Amangkurat I, melainkan oleh Pangeran Panembahan (Sumedang). Ini berarti bahwa daerah tersebut termasuk wilayah Sumedang. Ini juga berarti bahwa batas wilayah kabupaten Sumedang adalah sebelah selatan: Kabupaten Parakanmuncang, sebelah utara: Laut Jawa, sebelah barat: kali Cisadane dan sebelah timur: Cirebon.[13]

Kenyataan seperti itu menginspirasi Pangeran Panembahan mengembalikan kebesaran Sumedang seperti zaman Sumedanglarang. Akan tetapi, ia menyadari bahwa tidak mungkin melaksanakan cita-citanya itu sendirian. Ia harus minta bantuan pihak lain. Pihak mana yang layak dimintai bantuan, pilihan jatuh pada Banten. Ternyata Banten menyambut baik permohonan Pangeran Panembahan itu, namun namun Banten minta kompensasi, yaitu Sumedang harus membantu Banten dalam menghadapi Kompeni dan Mataram. Permintaan Banten itu tidak disanggupi oleh Pangeran Panembahan.

Setelah penolakan atas permintaan Banten itu, Pangeran Panembahan menyadari akan akibatnya, yaitu Banten akan memusuhi dan bahkan akan menyerang Sumedang. Untuk mengantisipai hal itu, Pangeran Panembahan menyurati VOC yang isinya adalah pihak Sumedang akan menyerahkan wilayah antara Batavia dan Indramayu kepada VOC. Maksud penyerahan itu adalah supaya VOC menutup muara Cipamanukan dan pantai utara sehingga bisa mencegat tentara Banten.

Sikap cerdas Pangeran Panembahan ini sesungguhnya memanfaatkan kekurangpahaman pihak VOC mengenai wilayah. Sesungguhnya, wilayah yang diserahkan Pangeran Panembahan itu sudah menjadi milik VOC yang merupakan pemberian Amangkurat I sebagai kompensasi atas bantuan VOC, sebagaimana tertuang dalam perjajian tanggal 25 Februari 1677 maupun 19-20 Oktober 1677.

VOC menerima tawaran Pangeran Panembahan itu karena dalam hal menghadapi Banten ada kepentingan yang sama. VOC pun selalu mendapat gangguan dan ancaman dari pihak Banten.VOC segera mengamankan Karawang dan menghalangi mamsuknya pasukan Banten. Pangeran Panembahan pun leluasa memperkuat kedudukan dan pemerintahannya di Sumedang.

Guna menghalau serangan Banten pun Pangeran Panembahan mengadakan kerja sama dengan Kepala Batulayang yang bernama Rangga Gajah Palembang, cucu Dipati Ukur. Pangeran Panembahan berpendapat bahwa Batulayang akan membantunya melawan Banten dan Mataram, mengingat kakeknya dulu dihukum mati oleh Mataram.  Selanjutnya Pangeran Panembahan pun menguasai Ciasem, Pamanukan, Parigi dan Karawang. Penguasa di daerah-daerah itu pun diganti oleh orang-orang yang berpihak kepada Pangeran Panembahan. Menyusul kemudian, takluk juga kepada Pangeran Panembahan daerah Indramayu. Dengan demikian, seluruh daerah pantai utara dikuasai oleh Pangeran Panembahan. Ini dijadikan Sumedang sebagai daerah penyangga yang isa melindungi Sumedang dari serangan musuh.

Saat Pangeran Panembahan sibuk menaklukkan daerah utara, pihak Banten memanfaatkan momentum ini untuk menyiapkan serang ke Sumedang. Sultan Banten mendapat bantuan dari dua orang bekas tawanan Trunojoyo dan bupati Bandung, Wiraangun-angun. Tidak hanya Bandung, Sukapura dan Parakanmuncang pun membatu Banten. [14]

Mengetahui persiapan Banten seperti itu, VOC pun mempersiapkan pasukannya di daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaannya yaitu di daerah antara kali Cisadane dan Citarum, juga antara Batavia dan Indramayu. Dengan demikian, Sumedang pun terlindungi baik dari arah barat maupun utara.

Akan tetapi di luar dugaan, pasukan Banten dalam jumlah yang cukup banyak pada tanggal 10 Maret 1678 bergerak menuju Sumedang tidak melalui utara, tetapi melalui daerah yang longgar dari penjagaan VOC, yaitu Maroberes (Muaraberes, kira-kira 15 km sebelah utara Bogor). Pasuukan Banten yang lain menuju Sumedang melalui Tangerang ke Patimun. Pada awal Mei 1678 wadyabalad Banten telah sampai di Sumedang. Kota Sumedang dikepung pasukan Banten hampir satu bulan lamanya. Akan tetapi berkat tangguhnya pertahanan Sumedang, pasukan Banten tidak berhasil menguasai ibu kota Sumedang.

Bertepatan dengan waktu penyeranga pasukan Banten ke Sumedang, di ibu kota Banten sendiri sedang konflik antara Sultang Ageng Tirtayasa dengan anaknya, Sultan Haji. Untuk menghadapi perlawanan Sultan Haji, Sultang Ageng Tirtayasa kekurangan tenaga, sehingga pasukan Banten yang berada di Sumedang dipanggil pulang. Akibatnya adalah pemimpin pasukan Banten menarik mundur pasukannya untuk segera pulang ke Banten. Pasukan Banten tidak begitu saja bisa meninggalkan Sumedang, karena pasukan Sumedang mengejarnya sehingga terjadilah peperangan di Tegalluar. Kejadian ini berlangsung pada awal Juni 1678. Pemimpin pasukan Banten, Raden Senapati tewas di medan pertempuran.[15] Pasukan Sumedang tidak hanya berhasil mengusir tentara Banten, tapi juga berhasil merampas 20 pucuk senapan. Gagallah serangan Banten terhadap Sumedang. [16]

Pada saat itu di Mataram pun terjadi pergantian penguasa, Amangkurat I diganti oleh Amangkurat II. Amangkurat II mengirim utusan bernama Dirapraja ke Sumedang untuk mengontrol dan meminta agar bupati Sumedang tetap setia kepada Mataram.  Akan tetapi Pangeran Panembahan menolak permintaan itu, Sumedang menyatakan melepaskan diri dari Mataram.

Atas kemenangan Sumedang mengusir Banten ini pada tanggal 14 Juni 1678 Kompeni menyampaikan ucapan selamat. Kompeni pun berjanji akan membantu Sumedang dengan mengirim persenjataan. Satu bulan  kemudian, yakni tanggal 19 Juli 1678 VOC mengutus Jochem Michels ke Sumedang menghadiahi senjata dan mesiu. Saat itu pun penjagaan muara Ciasem dan Pamanukan dengan kapal-kapal VOC berakhir. Atas kepiawaian Pangeran Panembahan dalam bernegosiasi, pada tanggal 7 Agustus 1678 Jochem Michels datang lagi ke Sumedang dengan menghadiahkan enam meriam, 70 kalantaka (meriam kecil), 70 bandelir (ikat bahu yang menyilang di dada), 150 peluru meriam dan satu tong peluru senapan).

Memanfaatkan kehadiran Jochem Michels di Sumedang, Pangeran Panembahan meminta pejabat Kompeni ini untuk membuat pernyataan bahwa Pangeran Panembahan diangkat menjadi raja. Namun Jochem Michels menolaknya.

Tiga bulan kemudian setalah pasukan Banten mundur, pada 8 September 1678 Kesultanan Banten mengirimkan pasukan sebanyak 10 kapal yang membawa 1000 prajurit untuk menyerang lagi Sumedang. Tanpa ada perlawanan pasukan Banten berhasil memasuki muara Ciparagi, Ciasem dan Pamanukan. Daerah-daerah itu dihancurkan. Bupati Pamanukan, Wangsatanu, terkepung. Bupati Ciasem, Imbawangsa, yang juga saudara sepupu Pangeran Panembahan, ditawan dan kemudian dibunuh. Untuk menuju Sumedang, pasukan Banten dibantu oleh pasukan dari Bali yang dipimpin oleh Cilikwidara dan Cakrayuda, yang merupakan menantu Wiraangun-angun, bupati Bandung. Turut membatu Banten juga bupati Sukapura. Gabungan berbagai kekuatan itu mengepung Sumedang pada bulan Ramadhan dan mereka menyerang Sumedang saat lebaran yang bertepatan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 18 Oktober 1678. Rakyat dan pembesar Sumedang yang sedang berada di Masjid Tegalkalong banyak yang gugur. Pejabat Sumedang yang gugur di antaranya: Tumenggung Jagatsatru, Raden Dipa, Aria Santapura dan Mas Bayun. Sebagian keluarga Pangeran Panembahan ditawan, yaitu: Raden Singamanggala, Raden Bagus, Raden Tanusuta; sedangkan   Pangeran Panembahan sendiri berhasil lolos. [17]

Atas kekalahan ini Pangeran Panembahan meloloskan diri dan meninggalkan Sumedang menuju ke Indramayu pada bulan Februari 1679. Sebagai konsekuensi atas kemenangannya, Sumedang dikuasai oleh Banten. Oleh Kesultanan Banten diangkat Cilikwidara sebagai wali pemerintahan di Sumedang dengan gelar Sacadiparana. Diangkat menjadi patihnya adalah Tumenggung Wiraangun-angun dengan gelar Aria Sacadiraja.

Keberadaan Pangeran Panembahan di Indramuyu tidak lama. Untuk mendapat bantuan, kemudian beliau berangkat ke Galunggung, kerena yang berkuasa di sana Demang Galunggung yang bernama Raden Sacakusumah, adalah pamannya. Ia adalah cucu Prabu Geusan Ulun. Di Galunggung ia bertemu juga dengan Tumenggung Tanubaya, bupati Parakanmuncang. Di Galunggung Pangeran Panembahan berupaya menyusun pasukan seadanya. Tumenggung Tanubaya diangkat sebagai pemimpin pasukan. Setelah persiapan dianggap cukup, kemudian Tumenggung Tanubaya menyerang Sumedang. Tanpa perlawanan yang berarti Sumedang dapat dikuasai kembali oleh Pangeran Panembahan. Cilikwidara pun melarikan diri ke wilayah utara. Pada bulan Mei 1679 Cilikwidara mengacau Pamanukan, Indramayu, Cirebon dan Tegal. Di sana pun Cilikwidara menyusun kekuatan untuk kembali menyerang Sumedang. Selang empat belas hari  kemudian, Cilikwidara menyerang Sumedang. Pangeran Panembahan tidak bisa mempertahankan kemenangannya. Sumedang berhasil dikuasai lagi oleh Cilikwidara. Dengan demikian Cilikwidara kembali menduduki jabatan sebagai bupati Sumedang, bahkan lebih leluasa. Pangeran Panembahan kembali melarikan diri ke Indramayu. Hingga tahun 1680 keadaan di Sumedang tidak berubah.[18]

Keadaan di Banten sendiri terjadi konflik yang semakin runcing antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya, Sultan Haji. Konflik itu bahkan sampai konflik bersenjata. Karena terdesak, akhirnya Sultan Haji minta bantuan VOC untuk mengalahkan ayahnya. Kesempatan in tidak disia-siakan oleh VOC. Seperti sudah biasa setiap bantuan VOC selalui disertai kompensasi berupa monopoli perdagangan dan penguasaan wilayah. Selain itu, bantuan VOC kepada Sultan Haji pun disertai permintaan supaya Banten tidak mengganggu Cirebon dan Sumedang. Setelah Sultan Haji memenangi peperangan itu, ia pun segera memanggil pulang Cilikwidara dari Sumedang. Cilikwidara mwninggalkan sumedang pada awal September tahun 1680 dan baru sampai di Banten tanggal 14 Oktober 1680. Dua bulan setelah Cilikwidara meninggalkan Sumedang, tanggal 27 Januari 1681 Pangeran Panembahan kembali ke Sumedang. [19]

Untuk mengamankan keadaan dalam negeri yang dirasakan banyak terjadi gangguan, Pangeran Panembahan berinisiatif membentuk lasykar penjaga keamanan yang disebut Pamuk. Pasukan ini terdiri atas 40 orang terpilih. Mereka dikirim ke daerah-daerah yang dianggap perlau mendapatkan bantuan pengamanan.

Pangeran Panembahan pun memerintahkan kepada rakyatnya untuk membuka hutan guna dijadikan sawah. Dengan demikian di Sumedang pun jumlah sawah semakin luas. Sebagian dari sawah itu dijadikannya sebagai carik atau bengkok bagi para pamuk. Dengan demikian, Pangeran Panembahan pun dianggap pendiri lembaga Pamuk dan pencipta sistem carik di Sumedang. Dalam perkembangan selanjutnya, tanah carik itu tidak hanya diberikan kepada Pamuk, tapi juga kepada para pejabat kabupaten dan pamong-pamong desa. [20]

Pangeran Panembahan pun menata kembali Sumedang. Ibu kota kebupaten pada awal Mei 1681 dipindahkan dari Tegalkalong ke kota Sumedang sekarang. Di kota yang baru itu telah ada kira-kira 70 rumah. Rakyat yang mengungsi selama Sumedang dikuasai oleh Cilikwidara dipanggil kembali.

Sementara itu, Kompeni menganggap mengangap seluruh Priangan berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, Kompeni menugasi Jacob Couper untuk menata daerah yang dulu berada di bawah pretensi Mataram. Pada tanggal 15 November 1684 diadakan pertemuan antara Kompeni dengan semua bupati Priangan bertempat di benteng Bescherming, Cirebon. Dalam perttemuan itu dibuat surat keputusan (besluit) yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1684. Dalam besluit itu Kompeni mengangkat bupati-bupati di Priangan untuk memerintah di daerah masing-masing sebagai wakil Kompeni. Pengangkatan para bupati itu disertai oleh pembagian cacah dalam jumlah yang bervariasi.[21] Dalam pertemuan itu ditetapkan bahwa:[22]

  1. Pangeran Panembahan mendapat 1150 cacah ditambah 185 cacah yang tinggal di Tanjungpura, Bobos, Cileungsir, Ciasem, Galobaligung dan Cipinang.
  2. Demang Timbanganten mendapat 1125 cacah.
  3. Tumenggung Sukapura mendapat 1125 cacah.
  4. Tumenggung Parakanmuncang mendapat 1076 cacah.
  5. Dalem Imbanagara mendapat 708 cacah.
  6. Dalem Kawasen mendapat 605 cacah.
  7. Sepuluh puluh kuwu di Bojonglopang masing-masing mendapat 20 cacah

Dengan adanya besluit itu terkandung isyarat bahwa sejak 15 November 1684 seluruh kabupaten di Priangan telah berada di bawah kendali VOC.  Namun demikian, keberadaan besluit ini tidak begitu memengaruhi Rangga Gempol III. Ia tetap memosisikan diri sebagai kabupaten yang “merdeka”, tidak taat kepada VOC, tidak pula taat kepada Mataram.

Akan tetapi dalam pandanganVOC surat keputusan tanggal 15 November itu sudah final. Sebagai konsekuensinya, VOC perlu mengangkat pejabat pribumi yang mengawasi para bupati di Priangan, yang dulu disebut Wedana Bupati. Mengetahui hal itu, maka Pangeran Panembahan mengajukan permohonan kepada Kompeni agar dirinya diangkat sebagai Wedana Bupati. Yang dijadikan pertiimbangan oleh Pangeran Panembahan adalah bahwa dirinya memiliki hak historis atas itu karena kakeknya dulu membawahi 44 dalem di Priangan. Dalam surat pengajuannya itu Pangeran Panembahan menyebutkan sejumlah dalem yang berbakti kepada kakeknya, di antaranya adalah:[23]

  1. 1.             Di Bandung:

(1)          Demang Timbanganten

(2)          Tumenggung Batulayang

(3)          Ngabei Wirasuta (di Kahuripan)

(4)          Natasuta (di Tarogong)

(5)          Ngabei Mangunyuda (di Curugagung)

(6)          Wirapati (di Ciukur)

(7)          Ngabei Maruyung (di Ciukur)

(8)          Ngabei Astramanggala (di Ciukur).

  1. 2.             Di Parakanmuncang:

(1)          Kiai Kanduruan (di Selacau)

(2)          Ngabei Cucuk

(3)          Ngabei Tandadimanabaya

(4)          Rujak Gedong (di Kadungora)

(5)          Wanantaka (di Kandangwesi)

(6)          Ngabei Somahita (di Sindangkasih)

(7)          Demang Yuda Mardawa Galunggung

(8)          Ngabei Sutabaya Cihaur

(9)          Ngabei Pranayuda (di taraju Turundatar).

  1. 3.             Di Sukapura:

(1)          Kiai Rangga Karang

(2)          Ngabei Wirawangsa (di Parung)

(3)          Kanduruan Magatsari (di Panembong)

(4)          Demang Sacapati (di Batuwangi)

(5)          Demang Saungganang

(6)          Ngabei Yudawangsa (di Taraju)

(7)          Ngabei Yudakarta (di Taraju)

(8)          Wirakusumah (di Suci)

(9)          Martawadana (Panaka)

(10)      Indrajaya (di mandala)

(11)      Martawana (di Cisalak)

(12)      Wirawangsa (di Sukakerta).

Meskipun permohonan Pangeran Panembahan untuk diangkat sebagai bupati wedana sedemikian rupa, tapi Kompeni tidak memenuhinya. Yang menjadi alasan penolakan adalah:

Pertama, di mata Kompeni Pangeran Panembahan atau Rangga Gempol III adalah bupati yang tidak loyal kepada Kompeni.

Kedua, dalam pandangan Kompeni seluruh bupati di Priangan punya kedudukan yang sama. Bila bupati wedana salah satu darinya akan menimbulkan sikap  iri yang lainnya.

Oleh karena itu, Kompeni mempertimbangkan bahwa yang layak untuk jabatan Gubernur Kompeni (Wedana Bupati) di Priangan adalah tokoh dari luar Priangan. Orang yang dianggap memenuhi kriteria adalah Pangeran Aria Cirebon. Pengangkatan tokoh ini pun disetujui oleh Sunan Mataram. Pengangkatan Pangeran Aria Cirebon sebagai Gubernur Kompeni di Priangan dituangkan dalam surat keputusan (besluit) tanggal 9 Februari 1706. Tugasnya adalah mengawasi dan mengordinasi bupati-bupati di Priangan agar mereka melaksanakan segala kewajibanya kepada Kompeni.[24] Kenyataan seperti itu membuat Pangeran Panembahan kecewa berat, sehingga ia melakukan pembangkangan terhadap Kompeni. Pada tanggal 13 Maret 1704 Pangeran Panembahan mengembalikan besluit pengangkatannya sebagai bupati.

Keberadaan Priangan berada di bawah VOC secara de facto dan de jure baru terjadi pada tanggal 5 Oktober 1705. Pada momentum tersebut Mataram menyerahkan semua daerah yang dikuasainya yang terletak di sebelah timur Cipunagara dan Citarum. Dengan demikian, sejak saat itu seluruh daerah di Jawa Barat berada di bawah kekuasaan Kompeni.

Pada tanggal 4 Februari 1706 diterima kabar dari komandan Tanjungpura bahwa Pangeran Panembahan telah wafat. Atas dasar informasi itu diperkirakan Pangeran Panembahan wafat pada akhir Januari 1706. Beliau dimakamkan di Gunung Puyuh Kecamatan Sumedang Selatan, sebelah kiri makam ayahnya, Pangeran Rangga Gempol II. Sebagai gantinya diangkatlah putera sulungnya bernama Raden Tanumaja sebagai bupati Sumedang.

DAFTAR SUMBER

Alam, W.D. Dharmawan Ider. 2008. Deskripsi Cerita Rakyat Daerah Genangan Waduk Jatigede; Penyelamatan Kearifan Lokal (Naskah belum Diterbitkan). Sumedang: Lembaga Peduli Lingkungan Bekerja Sama dengan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Waduk Jati Gede.

Anonim. 1996. Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun serta Riwayat Leluhur Sumedang. T.t.: t.p.

Kartadibrata,  Abdullah. 1989. Brosur Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang. Cetakan ke-2. Sumedang: t.p.

Lubis, Nina Herlina. “Mengenal Situs Jati Gede”, terbaca dalam http://www.mail-archive.com/baraya_sunda@yahoogroups.com/msg00725.html.

“Mega Proyek Pembangunan Waduk Jatigede”,  dalam http://sumedang.go.id/files/perda/ MEGA%20PROYEK%20JATIGEDE.pdf  diakses tgl. 8 Septem-ber 2008.

Saringendyanti, Etty. “Masa Prasejarah Hingga Masa Hindu Budha” (naskah belum diterbitkan).

Suganda, Her. “Darmaraja Pernah Jadi Pusat Kerajaan”,  Kompas, Senin, 01 November 2004, terbaca dalam http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0411/01/Jendela/1355555.htm.

Surianingrat, Bayu. 1983. Sejarah Kabupaten I Bhumi Sumedang 1550 – 1950. T.t.: t.p.


[1] Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.


CATATAN BELAKANG:

[1] Babad R.A.A. Martanagara.

[2] Sepeninggal Prabu Geusan Ulun, beberapa daerah melepaskan diri dari Sumedanglarang, yaitu: Karawang, Ciasem, Pamanukan dan Indramayu. Dengan demikian, wilayah yang masih menjadi bagian dari Sumedanglarang adalah Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura, dan Bandung. Lihat Bayu Suryaningrat, op. cit. hal. 32.

[3] TBG XXXII, hal.  363 dikutip dari Bayu Suryaningrat, op. cit., hal. 34.

[4] Sebenarnya Raden Suriadiwangsa ini mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dari pihak ibunya, Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya adalah sepupu Sultan Seda krapyak, ayah Sultan Agung.

[5] Arsip koleksi Asiki Natanegara.

[6] Disebutkan bahwa sebelumnya Sultan Agung telah dua kali mencoba menaklukkan Sampang, tetapi selalu gagal. Upaya serangan yang ketiga, sebenarnya Sultan Agung memerintah Dipati Wangsanata sari Prubalingga, Banyumas. Akan tetapi, ia menolaknya, karena menurut perkiraannya Sampang terlalu kuat untuk ditaklukkan. Sebagai gantinya, Dipati Wangsanata lebih sanggup menyerang Kompeni di Batavia.

[7] Ada juga pendapat bahwa Rangga Gempol I beserta pasukannya tidak berhasil mengalahkan Sampang (Madura). Akan tetapi sebagian besar sumber menyatakan bahwa Rangga Gempol I memenangi “pertempuran” ini.

[8] Akibat dari persoalan ini, raden Kartajiwa (Raden Suriadiwangsa) merasa sakit hati. Kemudian ia minta bantuan Sultan Banten untuk merebut Sumedang dari Pangeran Rangga Gede.

[9] Banyak cerita di seputar meninggalnya Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. Di antaranya adalah penilaian bahwa Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata wafat karena diracun. Sebagian lagi menyebutkan karena dihukum mati. Penyebabnya adalah karena ia pernah bercanda dengan saudaranya, Rangga Gede, bahwa ia gagah perkasa. Jangankan Sampang, Mataram pun bias ia taklukkan. Ucapak gurau ini terdengar oleh Dipati Wangsanata (Dipati Ukur), dan disampaikannya kepada Sultas Agung. Tentu saja Sultas Agung sangat murka. Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata kemudian dihukum mati. Jenazahnya dikubur di Lempuyanganwangi.  Periksa Bayu Suryaningrat, op. cit., hal. 37.

[10] Nama asli Dipati Ukur adalah Dipati Wangsanata. Ia berasal dari Purbalingga, Banyumas.  Ia menikahi putri Dalem Dipati Agung Ukur yang bernama Nyi Ageng Alia. Dipati Wngsanata menjadi penguasa daerah itu, sehingga namanya pun dikenal sebagai Dipati Ukur.

[11]  Terdapat kisah lain berkait dengan serangan terhadap Dipati Ukur ini. Disebutkan bahwa setelah mendapat tugas menangkap Dipati Ukur, dalam perjalanan pulangnya ke Sumedang Pangeran Rangga Gede maninggal di Kampung Citepus. Sebagai gantinya Pangeran Weruh diberi tugas untuk tugas menangkap Dipati Ukur. Misi ini berhasil dilakukan. Atas keberhasilannya ini, Pangeran Weruh diangkat sebagai bupati menggantikan ayahnya, dan diberi gelar Pangeran Rangga Gempol II. Beliau pun dikukuhkan sebagai Bupati Wedana. Dalam versi lain disebutkan bahwa untuk melemahkan mental Dipati Ukur, Raden Weruh diminta oleh Sultan Agung untuk membawa peti mati bekas jenazah Pangeran Rangga Gempol I. Akan tetapi Dipati Ukur masih belum berhasil ditangkap. Ia baru berhasil ditangkap dan diserahkan ke Mataram oleh Pangeran Rangga Gemol III, yaitu Pangeran Panembahan. Lihat Bayu Suryaningrat op. cit. hal. 42.

[12] Rd. Asikin Natanegara. 1938. “Sejarah Soemedang ti Djaman Koempeni Toeg Dugi ka Kiwari“, Volksalmanaksoenda.

[13] Bayu Suryaningrat, op. cit. hal. 52-53.

[14] Tidak jelas mengapa bupati Bandung, Wiraangun-angun ini bersedia membantu Banten. Akan tetapi bisa diduga bahwa pemihakan bupati Bandung kepada Banten ini sebagai upaya mengimbangi pihak penguasa Batulayang, Rangga Gajah Palembang, cucu Dipati Ukur, yang membatu Sumedang. Wiraangun-angun khawatir bila Rangga Gajah Agung merebut kembali Bandung yang dulu penah dipinpin oleh kakek Rangga Gajah Agung, Dipati Ukur. Lihat ibid., hal 57. Bisa juga dipertimbangkan sebagai alasan mengapa ketiga kabupeten itu, Bandung, Sukapura dan Parakanuncang membantu Banten adalah mereka mengetahui bahwa Sumedang berambisi untuk mengembalikan kebesaran Sumedanglarang dengan menaklukkan seluruh kabupaten yang pernah berada di bawah kekuasaannya.

[15] Bayu Suryaningrat, ibid., hal 58-59

[16] Bayu Suryaningrat, loc. cit.

[17] Sebagian lagi menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 November 1678 (1 Syawwal 1089 H). Dengan adanya kejadian tersebut bupati-bupati Sumedang berikutnya menganggap tabu berlebaran Idul Fitri pada hari Jumat. Periksa Bayu Suryaningrat ibid., hal 60.

[18] Bayu Suryaningrat, ibid., hal. 64-65.

[19] Ibid., hal. 66.

[20] Sawah carik adalah sawah jabatan. Sawah ini digarap oleh seorang pejabat selama ia masih menjabat. Begitu berhenti dari jabatannya, maka sawah itu pun berpindah penggarapnya kepada pejabat penggantinya. Sawah carik ini adalah milik Rangga Gempol III. Oleh karena itu, Rangga Gempol III pun membuat beberapa ketentuan berkaitan denga sawah carik ini. Pertama, sawah carik bupati dapat diwariskan kepada bupati pengganti. Kedua, pewarisan sawah carik luasannya harus utuh, tidak terbagi-bagi lagi.  Lihat ibid., hal. 67.

[21] Meskipun yang dibagi-bagi adalah cacah, namun pada hakikatnya itu adalah pembagian daerah, sebab daerah yang digarap dan menjadi tempat tinggal rakyat menjadi daerah kabupaten yang bersangkutan. Luas wilayah suatu kabupaten bergantung pemukiman rakyat dan banyaknya rakyat. Sampai abad ke-17 batas kabupaten masih berupa batas social, bukan batas teritorial.  Demikian pula dengan bupati, ia adalah kepala rakyat bukan kepala wilayah. Periksa Ibid., hal. 69.

[22] Ibid., hal. 69.

[23] Bayu Suryaningrat, op. cit., hal. 70.

[24] Nina H. Lubis. 1998. Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800 – 1942. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, passim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s